UU 14 Tahun 2005 Diskriminasi Guru PAUD, Yusril Gugat ke MK

JawaPos.com – Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tengah memperjuangkan nasib pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dianggap bukan guru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu terkait, pasal (1) UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Diketahui, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional bagi anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Yusril menilai, aturan tersebut telah mendiskriminasi pengajar PAUD non formal, karena dianggap bukan guru. Akibatnya para pendidik anak usia dini itu non formal tidak bisa diangkat menjadi pegawai, digaji resmi, diberi tunjangan, dan disertifikasi sebagai guru.

“Pemerintah memang membedakan pendidikan PAUD formal dan non formal itu kita terima. Tapi persoalannya mengenai gurunya, haruskah dibedakan antara formal dengan non formal,” kata Yusril di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3). 

Mantan Menteri Kehakiman ini menuturkan, guru PAUD non formal mengajarkan hal yang sama dengan guru yang mengajar di pendidikan formal. Sehingga, guru PAUD non formal harusnya mendapatkan hak yang sama dengan guru di pendidikan formal. 

“Tidak boleh ada kesempatan yang tidak sama dalam mencapai taraf penghidupan yang layak dan tidak boleh ada diskriminasi perlakuan pada orang yang memiliki tugas dan kewajiban yang sama,” ungkapnya. 

Yusril juga mengaku tak sepakat dengan keterangan ahli yang dihadirkan pihak pemerintah dalam sidang di MK hari ini. Menurutnya, keterangan ahli tersebut tak relevan dengan pengujian UU yang ia ajukan ke MK. 

“Keterangan dari ahli tidak terlalu relevan dengan pengujian di MK karena yang dipersoalkan adalah sebuah norma. Tapi yang dijelaskan tadi justru pembedaan pendidikannya,” jelas Yusril.

Sementara itu, Ahli psikologi Universitas Airlangga (Unair) Nur Ainy dalam persidangan sebelumnya menjelaskan, pembedaan pendidikan formal dan non formal sejak lama telah berlaku di Indonesia. Menurutnya, pembedaan kategori ini penting untuk menyesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak. 

“Kenapa ada pembedaan guru formal dan non formal? Karena status guru melekat dari konsekuensi yang dilakukan guru di lembaga-lembaga tersebut. Di Indonesia karena ada jalur formal dan non formal maka tidak semua bisa disebut guru. Bisa disebut sebagai pengasuh,” pungkas Ainy.

Gugatan terkait aturan guru PAUD non formal ini diajukan seorang guru PAUD Anisa Rosadi dengan kuasa hukum Yusril sejak Desember 2018. Ia menggugat pasal (1) dan pasal (2) UU Guru dan Dosen.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Muhammad Ridwan