Tangkap Rommy dan Pejabat Kemenag, Begini Kronologinya Menurut KPK

JawaPos.com – Ketua Umum (Ketum) PPP Romahurmuziy alias Rommy terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan terhadap Rommy terkait kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Atas kasus itu, Rommy sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya.

Terkait OTT tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membeberkan kronologi penangkapan Rommy oleh timnya. Awalnya, Pada Jumat, 15 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, tim KPK mendapat informasi bahwa sekitar pukul 07.00 akan ada penyerahan uang dari Muafaq Wirahadi (MFQ) ke Rommy di Hotel Bumi Surabaya. Diduga terjadi penyerahan uang dari Haris Hasanuddin (HRS) kepada Rommy melalui Amin Nuryadin (ANY), yang merupakan asisten Rommy.

Setelah itu, sambung Syarif, sekitar pukul 07:30 WIB, tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang. Tim kemudian mengamankan Muafaq Wirahadi dan sopirnya bersama Abdul Wahan (AHB), yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP. Mereka diamankan di Hotel Bumi Surabaya. Dari Muafaq Wirahadi, KPK mengamankan uang Rp 17,7 juta dalam amplop putih.

Kemudian, tim mengamankan ANY, yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank yang berisi uang Rp 50 juta. Selain itu, dari ANY diamankan uang Rp 70.200.000. Jadi total uang yang diamankan ANY Rp 120.200.000.

Sementara, sekitar pukul 07.50 WIB, tim mengamankan Rommy di hotel dan KPK mengamankan HRS serta uang Rp 18,85 juta sekitar pukul 08.40 WIB.

Selang beberapa waktu pasca penangkapan, sekitar pukul 17.00 WIB, KPK mendatangi kantor Kemenag dan menyegel sejumlah ruangan, di antaranya ruangan Menag dan ruangan Sekjen Kemenag. Total uang yang diamankan tim dalag OTT tersebut sebesar Rp 156.758.000.

Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang