Sidang Praperadilan Kasus Penyitaan Dua Kontainer Isi Kayu Eboni Ditunda

JawaPos.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digugat praperadilan lantaran menyita dua kontainer isi kayu Eboni milik UD Mardiana ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, sidang praperadilan itu ditunda karena termohon tidak hadir.

Kuasa hukum pengugat, Frans Lading mengatakan, sidang praperadilan dijadwalkan hari ini, Jumat (12/4), namun ditunda lantaran termohon tidak datang.

Diketahui, termohon dalam gugatan ini di antaranya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penegakan Hukum KLHK.

“Yang anehnya termohon tadi datang kok, kan ada tangani kasus praperadilan lainnya. Tetapi kok langsung pulang, harusnya menghargai peradilan. Kami tadi meminta kepada hakim yang memeriksa untuk diberikan peringatan kepada termohon untuk hadir di agenda sidang seanjutnya pada tanggal 23 April 2019,” ujar Frans.

Frans menduga, ketidak hadiran termohon lantaran tidak siap alat bukti yang bakal dihadirkan di persidangan.

“Langkah hukum praperadilan terpaksa kami lakukan karena menurut kami, penyidik Gakkum KLHK dalam hal ini sebagai termohon selalu melakukan suatu upaya-upaya yang keluar dari koridor hukum,” kata dia.

Sebelumnya, tim gabungan Bakamla RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengamankan kapal berisi kayu eboni ilegal yang diduga akan diekspor ke luar negeri.

Upaya pengiriman kayu eboni ilegal berhasil dideteksi oleh jajaran Kapal Patroli Bakamla RI yang sedang melaksanakan tugas patroli keamanan laut di wilayah Laut Jawa pada hari Selasa (5/3) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kasubbag Humas Bakamla, Letkol Mardiono mengatakan, informasi tersebut berasal dari warga yang mengaku melihat banyak penebangan ilegal kayu eboni tanpa izin.

“Penebangan kayu tersebut alas haknya merupakan kawasan hutan negara di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut keterangan masyarakat, kayu eboni tersebut biasanya dikirim ke Surabaya menggunakan kapal kargo domestik selanjutnya akan diekspor ke luar negeri,” kata Mardiono.