Romahurmuziy jadi Pasien Ke-344 Pejabat Politik yang Diproses KPK

JawaPos.com – Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota DPR Romahurmuziy alias Rommy menjadi tersangka kasus suap. Atas penetapan itu kini pejabat politik yang jadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 344 orang.

“Sehingga setidaknya ada 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3).

Syarif menuturkan, kasus korupsi ini biasanya dilakukan bersama pihak lain di antaranya kementerian, pejabat di daerah, dan swasta. KPK mencatat lebih dari 60 persen pelaku korupsi yang diproses KPK berasal dari sektor politik.

“Dalam momentum pemilu 2019, KPK mengingatkan agar masyarakat memilih dengan jujur dan baik, sesuai dengan slogan menuju pemilu berintegritas yang diusung KPU kemarin yaitu Pilih Yang Jujur,” jelas Syarif.

Rommy menjadi tersangka suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Selain Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin juga menjadi tersangka suap perkara tersebut.

Ketiganya sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan.

KPK menerangkan, Romahurmuziy diduga menerima duit Rp 250 juta dari Haris untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.

Sedangkan Muafaq diduga menyetor duit Rp 50 juta untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. KPK juga menegaskan ada pihak lain di Kemenag yang terlibat dugaan suap jual beli jabatan. Tapi hal ini masih ditelusuri.

Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk diketahui, pejabat politik yang menjadi tersangka oleh KPK yaitu anggotaDPR 70 orang, DPD 1 orang, DPRD 165 orang dan kepala daerah 108 orang.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Intan Piliang