Polri: Pelaku Penyebar Hoax Surat Suara Bisa Dipidana 10 Tahun

JawaPos.com – Bareskrim Mabes Polri saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyebar berita bohong alias hoax terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang dicoblos pada kolom nomor urut 01. Nantinya pelaku akan dijerat dengan Undang-Udang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Berita bohong itu diatur dalam Undang-Undang, ancaman hukumannya 10 tahun,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (4/1).

Mantan Wakapolda Jawa Timur ini menuturkan, pihaknya telah membuat tim khusus untuk menuntaskan siapa pelaku penyebar hoax. Hal ini dilakukan agar Pemilu 2019 berjalan kondusif. “Sudah dibuat tim, dibagi sub tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan,” ucapnya.

Lebih jauh, Iqbal menyebut pihaknya bakal memeriksa siapa saja yang terlibat dan turut serta dalam penyebaran isu hoax tersebut. “Semua tidak menutup kemungkinan akan diminta keterangan, siapapun di balik ini kita akan proses hukum tegas,” tukasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta Bareskrim Mabes Polri menangkap pelaku penyebar berita bohong alias hoax, terkait tujuh kontainer yang berisi surat suara telah dicoblos pada kolom nomor urut 01. Hal ini agar Pemilu 2019 berjalan kondusif.

“Kami sudah bertemu Kabareskrim, sudah menyampaikan kepetingan agar penyebar hoax segera ditangkap,” kata Arief di kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

Arief menilai, isu hoax terkait tujuh kontainer yang masing-masingnya berisi 10 juta surat suara dari Tiongkok dan sudah dicoblos pada kolom nomor urut 01 adalah berlebihan. Sehingga hal ini perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Isu kali ini sangat berlebihan, sehingga kami perlu melaporkan, agar tidak ada insiden yang sama di masa yang akan datang,” pungkas Arief.

Editor      : Bintang Pradewo
Reporter : Ridwan