Politik Biaya Tinggi, Ketua KPK Usulkan Parpol Dibiayai Negara

JawaPos.com – Politik dengan biaya tinggi kerap kali terjadi di Indonesia, seperti mahar politik yang mahal. Menanggapi hal itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan diperlukan kajian serius terkait hal itu. Dia juga mengusulkan partai politik (parpol) dibiayai oleh negara, sehingga terhindar dari money politics.

“Supaya partai tidak tidak dibayar mahal, salah satunya yang harus disampaikan, dikaji KPK ya paryai dibiayai negara seperti di banyak negara,” kata Agus Sabtu (16/3).

Agus memberi contoh, apabila biaya politik sebesar Rp 20 triliun itu, berarti nilainya tidak main-main, hampir seperti nilai APBN.

“Kalau saya pikir misalkan untuk partai misalkan setahun habis Rp 20 triliun. Itu kan dibandingkan dengan APBN kita, malah bukan main, kesannya luar biasa besar,” tutur Agus.

Agus juga mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemberantasan korupsi masih banyak. Menurutnya, masih banyak sektor yang belum terjamah. Oleh karena itu, dia menegaskan perlunya perbaikan pada regulasi sistem di pemerintahan.

“Perbaikan regulasi yang sebaiknya kita lakukan dan kita belum menyentuh namanya korupsi di beberapa sektor. Nah, itu penting,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa pemilu di Indonesia itu murah. Namun, ada sejumlah tuntutan dari parpol yang membuat politik dengan biaya tinggi.

“Desain pemilu kita itu murah bagi peserta. Alat kampanye, alat peraga dibiayai pemerintah. Tapi mereka tuntutannya tinggi, diiklankan tiga kali ga cukup, harus 10 kali. Akibatnya biaya tinggi,” ungkap Arief.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang