Petakan Modus Korupsi, KPK Beri Catatan Pada 2 Daerah Ini

JawaPos.com – Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, di sejumlah wilayah Jambi. Acara tersebut guna menyampaikan evaluasi program pencegahan 2018 dan sosialisasi program pencegahan 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan dalam rapat itu dihadiri oleh Wali Kota dan DPRD Kota Sungai Penuh serta Kabupaten Kerinci.

Mantan aktivis ICW ini juga mengatakan, dengan acara tersebut KPK berharap penyelenggara negara dapat menggunakan anggaran sebagaimana mestinya kepada masyarakat.

“Selama satu Minggu di Jambi, KPK evaluasi program Pencegahan Korupsi di Jambi dan ditutup dengan monev optimalisasi penerimaan daerah Provinsi Jambi. Keseriusan KPK ini diharapkan berdampak pada masyarakat yang lebih menikmati anggaran di Jambi,” kata Febri melalui pesan singkat, Kamis (14/3).

Pada acara itu, kata Febri, pihaknya menyampaikan data-data tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi. Termasuk pemenuhan delapan program pencegahan korupsi, serta data-data penanganan perkara, khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Dari evaluasi di tahun 2018, KPK memberikan sejumlah catatan evakuasi di kedua daerah itu yakni Penyempurnaan e-planing dan e-budgeting, Penguatan ULP, Perbaikan Aplikasi PTSP.

“Catatan evakuasi juga pada Penangangan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Kepatuhan terhadap LHKPN, Implementasi Tax Clearance dan Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel,” imbuhnya.

Kemudian, hasil evaluasi dan sosialisasi sejumlah modus korupsi yang selama ini telah dipetakan oleh KPK, lembaga antirasuah itu berharap anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Jambi.

“Maka diharapkan anggaran yang ada lebih dapat dinikmati oleh masyarakat, tanpa dipotong atau dikorupsi terlebih dahulu,” pungkasnya.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Intan Piliang