Pengusaha Tamin Sukardi Divonis 6 Tahun Penjara

JawaPos.com – Mantan Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/4). Tamin terbukti memberikan suap sebesar SGD 280 ribu atau sekitar Rp 2,9 miliar kepada hakim Pengadilan Negeri Medan.

“Menyatakan terdakwa Tamin Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar hakim ketua Rosmina membacakan amar putusan.

Majelis hakim menilai, Tamin terbukti memberikan uang senilai SGD 280 ribu untuk diberikan kepada dua hakim. Yakni kepada Sontan Merauke Sinaga selaku hakim anggota sebesar SGD 130 ribu dan kepada Merry Purba sebagai hakim ad hoc sebesar SGD 150 ribu.

Untuk melancarkan aksinya, Tamin menggunakan jasa panitera pengganti PN Medan, Helpandi yang membantu memberikan uang itu kepada dua hakim tersebut.

Ketika itu hakim menyebut Tamin berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare, eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Helpandi kemudian menemui orang kepecayaan Tamin, Sudarni BR Samosir dan Faridah Ariany Nasution, di restoran kawasan Medan, Sumatera Utara minta putusan Tamin agar bebas. Atas permintaan itu, Helpandi meminta Tamin untuk menyiapkan dana Rp 3 miliar.

Tamin kemudian meminta Hadi Setiawan untuk bertemu Helpandi dengan menyerahkan uang SGD 280 ribu dalam amplop cokelat. Helpandi memberikan uang itu kepada Merry Purba dan Sontan Merauke setelah putusan dibacakan pada 27 Agustus 2018.

Tamin terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Muhammad Ridwan