Pelaporan LHKPN Ditutup, KPK Beberkan Data Instansi yang Patuh

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menutup batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2019. Lembaga ini mengungkapkan ada 215 instansi yang wajib lapor LHKPN-nya sudah 100 persen.

“Artinya seluruh wajib lapor di 215 instansi itu patuh. Melaporkan kekayaannya sebelum 31 Maret 2019,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/4).

Dia menjelaskan, ratusan instansi tersebut berasal dari beragam unsur, seperti pemerintah tingkat provinsi, kota, kabupaten.
Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kota, kabupaten, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Untuk instansi yang melaporkan 90 persen atau lebih itu ada 232 instansi, ini cukup banyak saya kira dan bagi yang pihak-pihak yang melapor itu kami sampaikan terima kasih,” jelas Febri.

Selain itu, menurut Febri, masih ada pihak lainnya dari berbagai instansi yang masih berupaya mengurus laporan kekayaannya via situs resmi KPK, atau mendatangi gedung KPK.

“Mereka yang lapor setelah 31 Maret 2019 akan tercatat pelaporan yang terlambat ya. Meski, pelaporan itu tetap akan masuk ke dalam sistem,” tukasnya.

“Ketika disampaikan ke instansi masing-masing kami akan buat catatan mana penyelenggara negara yang melaporkan tepat waktu dan mana penyelenggara negara yang terlambat,” imbuhnya.

Dia menambahkan, nantinya sanksi bagi wajib lapor yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan kekayaannya, akan diserahkan kepada instansi masing-masing.