Pegawai MA Sarankan ‘Cincai’ Kepada Tamin Sukardi

JawaPos.com – Kepala Seksi Evaluasi Litbang Diklat Mahkamah Agung (MA), Suhenda kerap dihubungi oleh pengusaha Tamin Sukardi. Saat itu, Tamin terjerat perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, Suhenda sempat menyatakan ‘cincai’ kepada taipan tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan Tamin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).

Awalnya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Luki Dwi Nugroho menanyakan terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 9 milik Suhenda. Dalam BAP disebutkan, pada 24 Agustus 2018 Tamin berkonsultasi dengan Suhenda.

“Kemudian ada disitu memberi saran pada Tamin agar cincai-cincai saja, maksudnya apa?,” tanya Jaksa Luki.

“Maksudnya terserah beliau maunya apa mau damai-damai lah,” jawab Suhenda.

Tak puas, Jaksa Luki kemudian mencecar dengan menanyakan motif Suhenda mengatakan hal tersebut. Luki bertanya, apakah berkaitan dengan lobi-lobi dengan majelis hakim atas perkara yang menjerat Tamin. Jawaban Suhenda lagi-lagi tak memuaskan jaksa.

“Supaya beliau damai sama siapa gitu enggak tahu, maksudnya saya supaya jangan ganggu saya jangan ganggu telpon saya. Malam-malam mau saya tidur ditelpon, lagi kerja, pagi beliau sudah telepon,” ucap Suhenda.

Jaksa Luki mengatakan, seharusnya bila telah mengetahui tak ada urusan dengan Tamin, Suhenda tak perlu menanggapi percakapan itu. Sebab, keterangan Suhenda dianggap menjadi tidak nyambung.

“Karena menghargai sebagai teman saja, (Tamin) sudah tua juga,” ujar Suhenda.

Suhenda hari ini diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Hakim adhoc pada Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba. Dia mengakui mengenal Tamin sejak tahun 2000.

Tamin Sukardi telah dituntut hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan. Tamin diyakini menyuap hakim PN Medan seluruhnya berjumlah SGD280 ribu. Hakim Merry Purba selaku hakim adhoc yang menangani perkara Tamin, menerima SGD150 ribu.

Tamin diyakini melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Hakim Merry selaku penerima suap telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Muhammad Ridwan