Panglima Minta Prajurit TNI Bantu Perangi Hoax

JawaPos.com – Polisi Militer merupakan ujung tombak penegakan hukum di tubuh TNI. Mereka pun diwajibkan harus berkomitmen dan konsisten terhadap hukum dan setiap aturan yang berlaku.

“Tanpa konsistensi tersebut, mustahil Polisi Militer sebagai penegak ketertiban memiliki kewibawaan yang paripurna,” tegas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TA 2019 di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/2).

Lebih lanjut ia menuturkan, prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tujuannya guna membentengi pengaruh negatif medsos, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu atau hoax.

“Sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoax, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan serangan siber,” pintanya.

Tekait Operasi Gaktib dan Yustisi, menurutnya ini merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. “Prajurit yang profesional adalah prajurit yang memahami hukum dan mematuhinya, tidak hanya di masa perang tetapi juga di masa damai,” kata Hadi.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu juga mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi harus pula dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi.  

“Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI,” ucapnya.

Di sisi lain, Hadi mengingatkan kembali bahwa pada 2019 ini adalah pelaksanaan pesta demokrasi. TNI berkomitmen dengan netralitasnya seraya berkonsentrasi pada upaya menjamin pelaksanaan Pemilu yang aman, damai, lancar dan sukses.

“Untuk itu operasi ini juga harus membangun kesadaran dan ketaatan atas komitmen netralitas TNI,” pungkasnya.

Editor           : Erna Martiyanti
Reporter      : Desyinta Nuraini