MK Minta DPR Pilih Calon Hakim Konstitusi yang Patuh Setor LHKPN

JawaPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan proses seleksi terhadap 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya berkewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebanyak lima dari sembilan calon hakim yang punya kewajiban itu diduga belum melaporkan LHKPN. MK menginginkan para calon hakim konstitusi dapat memenuhi syarat seperti pelaporan LHKPN.

“Jika LHKPN merupakan ketentuan, bahkan merupakan kewajiban, tentu sangat tepat melihat LHKPN sebagai prasyarat formil seseorang sebelum, selama, dan setelah menjadi Hakim Konstitusi,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Rabu (6/2).

Fajar menuturkan, LHKPN merupakan salah satu instrumen yang mencerminkan integritas dan kepatuhan seorang calon hakim MK terhadap ketentuan. Laporan LHKPN juga menandai intensi sikap bersih serta transparansi pada publik.

Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan. Ia harus punya citra baik tanpa cela pada semua aspek kehidupan. Fajar yakin, publik akan memberi apresiasi tersendiri jika hakim konstitusi taat pada ketentuan undang-undang.

“Kalau ada yang tertib ketentuan dan sama-sama punya kompetensi, kenapa tidak? Tetapi, itu sepenuhnya otoritas DPR,” pungkasnya.

Sebelumnya, koalisi masyarakat selamatkan MK yang terdiri dari LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ICJR, ILR, dan YLBHI menemukan lima orang calon hakim belum pernah melaporkan LHKPN. Namun tidak jelaskan secara detail siapa nama calon hakim konstitusi tersebut.

Bahkan, dua dari lima orang tersebut saat ini masih aktif sebagai petinggi lembaga negara. Mereka menyerahkan hal ini sepenuhnya ke DPR sebagai pihak yang memilih calon hakim.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan