Lagi, Andi Arief Laporkan PSI Hingga Komisioner KPU

JawaPos.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kembali melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi. Mereka berdua dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya terkait hoax 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

Melalui kuasa hukumnya, Haida Quartina, Andi Arief mempaikan bahwa laporan terhadap PSI bukan individunya didasari atas ‘Penghargaan Kebohongan Terhalu Awal Tahun 2019’ yang diberikan partai ‘Bro’ dan ‘Sis’ itu.

“Nggak mungkin dong satu orang serta-merta membagikan award, pastikan sudah mereka ini, karena mereka mengatas namakan PSI,” ujarnya usai menyampaikan laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (9/1).

Seharusnya kata dia, PSI sebagai partai memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, bijak dalam bertindak, dan beretika. “Mereka tidak punya hak memberikan award pada seseorang dengan award kebohongan gitu. Kapasitasnya saya pikir tidak ada, kami pikir tidak ada,” tegas Haida.

Sementara laporan yang ditujukan kepada Pramono lantaran komisioner KPU itu menyebut Andi Arief telah mendesain pilihan kata dalam cuitan soal ‘7 kontainer surat suara tercoblos’ agar tak dituduh menyebarkan hoax.

Padahal kata Haida, kliennya hanya menindaklanjuti berita yang dikirimkan. “Jadi, kalau ini dibiarkan jadi bola liar yang kita khawatirkan, kita kan menuju pesta demokrasi, jadi berharap ini ditindak lanjuti secepatnya,” tutur Haida.

Lebih lanjut Haida mengatakan bahwa atas tuduhan beberapa orang itu Andi dan keluarganya merasa terganggu. Bahkan anak Andi yang saat ini remaja setingkat SMP pun tidak mau sekolah.

“Jadi kami harap kasus ini segera diproses biar tidak menjadi bola liar, karena di sinikan sebenernya yang kita tahu bahwasanya pelaku penyebaran hoax ini kan sudah ditangkap ya, gitu. Jadi mohon segera diproses,” pintanya.

Dalam laporan ini, Haida membawa barang bukti berupa berita video serta berita di media online. Laporan tersebut teregister di Bareskrim Polri dengan nomor STTL/0026/I/2019/BARESKRIM.

Adapun perkara yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3.

Lalu, kejahatan tentang penyelenggaraan pemilu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 51 KUHP Jo Pasal 280 huruf d dan huruf e pasal 491 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 310 KUHP. 

Editor      : Bintang Pradewo
Reporter : Desyinta Nuraini