Kritik Pemilihan Hakim MK, ILR: Seleksinya Cuma Formalitas

JawaPos.com – Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengkritisi terpilihnya kembali Wahidudin Adams
dan Aswanto. Keduanya diketahui kembali duduk di jajaran hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Erwin, pemilihan Wahidudin dan Aswando mengindikasikan bahwa proses seleksi yang dilakukan DPR melalui Komisi III, hanya
formalitas. “Proses seleksi kali ini hanya formalitas. DPR sebenarnya sudah punya nama di kantong mereka,” kata Erwin kepada
JawaPos.com, Selasa (12/3).

Erwin menuturkan, terpilihnya kembali Wahidudin dan Aswanto sebagai hakim MK dinilai hanya untuk mementingkan elektoral pemilihan umum
2019. Terlebih, ditunjuknya kembali mereka melalui aklamasi.

“Saya melihat bahwa keterpilihan mereka mengambarkan kepentingan elektoral (pemilu) lebih menjadi ukuran,” ucap Erwin.

Praktisi hukum ini menyebut, DPR tidak ingin bertaruh dengan nama baru untuk menyelesaikan permasalahan pemilu. Bahkan, Erwin
memandang salah satu hakim MK tersebut punya latar belakang yang buruk soal hak asasi manusia (HAM).

“Pada sisi lain, jika masih memiliki perspektif yang sama dengan masa jabatan sebelumnya, perlindungan HAM potensial terancam,” tegas
Erwin.

Oleh karena itu, Erwin memandang terpilihnya kembali Wahidudin dan Aswanto semata hanya untuk mengamankan hasil Pemilu 2019. “Variable utamanya adalah soal pemilu, para peserta (parpol) mau main aman dengan orang lama,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR sepakat memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2019-2024 pada (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang petahana, Wahiddudin Adams dan Aswanto.

Menurut Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, penunjukkan kedua hakim itu telah sesuai prosedur. Dia mengatakan, nama tersebut
juga telah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada.

“Dua-duanya inkumben dan sesuai dengan mekanisme di DPR, pertama kita ambil upaya musyawarah mufakat,” ujar Trimedya Panjaitan di
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

Trimedya menyebut, kedua nama petahana itu pertama kali diusulkan oleh fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dalam forum rapat. Selanjutnya,
fraksi lain pun mengusulkan dua nama yang sama. Atas kesamaan tersebut, kata dia, seluruh fraksi parpol di DPR tak perlu diagendakan
rapat pleno. Pasalnya, kedua nama itu terpilih secara aklamasi.

“Aklamasi menyetujui dua nama itu karena sudah melalui proses musyawarah mufakat. Kita tidak lagi memerlukan pleno,” jelasnya.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Muhammad Ridwan