KPU Minta Terdakwa Dihukum Berat

JawaPos.com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru saja menggelar sidang perdana perkara pembuat kabar bohong atau hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos. Pada perkara ini Bagus Bawana Putra duduk di kursi pesakitan menjadi terdakwa.

Atas sidang yang sudah digelar itu, Komisioner KPU Viryan Aziz berharap terdakwa mendapat hukuman berat. Apalagi perbuatan Bagus Bawana Putra itu sudah memicuh kegaduhan publik. Tidak hanya itu, perbuatan terdakwa merupakan dari bentuk dari mendeligitmasi pemilu.

‎”Karena motifnya jelas tak baik dan menganggu kepentingan lebih besar. Kami berharap bisa diberikan hukuman maksimal,” ujar Viryan di Jakarta, Kamis (4/4).

Selain itu, Viryan berharap kepada hakim agar mencari tahu apakah perbuatan penyebaran hoax tujuh kontainer itu dilakukan sendiri atau ada pihak lain di balik itu.

Sebelumnya, Bagus Bawana Putra baru saja didakwa dalam perkara pembuat hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Dalam dakwaannya, Bagus Bawana dinyatakan bahwa menyebarkan hoax soal tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hoax dalam bentuk rekaman suara dan tulisan itu disebarkan melalui grup WhatsApp dan Twitter.

Akibat perbuatannya publik pun jadi gaduh. Bahkan KPU pun sempat turun ke Tanjung Priok untuk melihat kebenaran kabar tersebut. Alhasil, Bagus ditangkap aparat kepolisian di Sragen, Jawa Tengah, 7 Januari 2019.

Sebelum ditangkap, Bagus sempat melarikan diri dari kediamannya di Bekasi. Diamembuang ponsel miliknya usai mengetahui hoax yang dibuatnya itu viral.

Belakangan, Bagus sempat disebut-sebut sebagai Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, hal itu dibantah BPN Prabowo Subianto-Sandiaga lantaran Kornas yang diketuai Bagus tidak terdaftar sebagai relawan resmi BPN.

Atas perbuatannya, Bagus dijerat Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) dan/atau Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 207 KUHP.‎

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Gunawan Wibisono