KPK Seleksi 167 Perwira Polri Jadi Penyidik

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendapat tambahan penyidik. Kemarin (11/3) lembaga antirasuah itu membuka pelatihan untuk 24 penyelidik yang nanti dilantik menjadi penyidik. Seluruh calon penyidik tersebut berasal dari internal KPK, tepatnya dari Direktorat Penyelidikan di bawah deputi penindakan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, calon penyidik kemarin merupakan angkatan keempat. Mereka akan melengkapi penyidik saat ini yang jumlahnya sekitar 80 orang. “Dari internal (KPK) itu pegawai yang sebelumnya berkarir sebagai penyelidik menjadi penyidik,” ucap Agus di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.

Dalam waktu dekat, KPK juga melakukan tes calon penyidik terhadap 167 perwira Polri. Para perwira itu dikirim Polri atas permintaan KPK. Mereka akan menjalani serangkaian tes ketat sebelum dinyatakan lolos menjadi penyidik KPK. “Nggak tahu nanti yang lulus berapa (kandidat penyidik dari Polri, Red),” terangnya.

KPK Seleksi 167 Perwira Polri Jadi PenyidikIlustrasi Penyidik KPK. (Jambi Independent/Jawa Pos Group)

Agus menjelaskan, kebutuhan penyidik di KPK saat ini belum sejajar dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong maupun Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Di ICAC, misalnya, komposisi penindakan yang di dalamnya terdapat penyidik paling mendominasi. Yakni, 70 persen.

Agus mengakui bahwa komposisi penindakan masih berada di bawah deputi lain. Itu terjadi lantaran desain awal KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan. “Mungkin desain awalnya yang agak keliru karena supporting system (sistem yang mendukung) lebih banyak daripada dengan penindakan,” papar eks kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Ke depan, Agus berencana merekrut lebih banyak SDM untuk memperkuat penindakan. KPK akan meminta orang-orang di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penyidik PNS (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk masuk menjadi penyelidik.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menambahkan, bukan hanya penyidikan dan penyelidikan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan kebutuhan jaksa penuntut umum (JPU). Seperti halnya kebutuhan penyidik, KPK masih membutuhkan banyak jaksa. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (tyo/c17/fal)