KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Mesuji 30 Hari

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap Bupati Mesuji, Khamami. Perpanjangan penahanan selama 30 hari ini terkait kasus suap pembangunan proyek infrastruktur di Pemkab Mesuji TA 2018.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 24 Maret 2019,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Selain terhadap Khamami, kata Febri, ada empat tersangka yang juga diperpanjang masa penahanaannya. Mereka ialah Sekretaris Dinas PUPR Wawan Suhendra (WS), swasta sekaligus adik bupati Taufik Hidayat (TH), pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri Sibron Aziz (SA), dan swasta Kardinal (K).

Febri mengatakan, perpanjangan penahanan ini bertujuan untuk merampungkan berkas perkara penyidikan semua tersangka. “Masih dibutuhkan proses penyidikan. Maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tersangka maupun saksi lain terkait kasus ini,” tukasnya.

Menanggapi perpanjangan penahanan, Khamami yang rampung diperiksa enggan berkomentar. Dia memilih tetap berjalan menuju mobil tahanan KPK yang telah menunggunya.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung, Bupati Mesuji, Khamami diduga menerima suap dari perusahaan yang menggarap proyek infrastruktur di daerah tersebut. Selain Khamami, lembaga antirasuah juga menetapkan tersangka kepada Taufik Hidayat yang merupakan adik dari Khamami.

Kemudian Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Ketiga orang tersebut diduga merupakan tersangka penerima suap.

Sedangkan untuk dua orang lainnya yakni, Sibron Azis selaku pemilik PT Jasa Promix Nusantara (JPN) sekaligus PT Secilia Putri (SP) dan Kardinal yang merupakan pihak swasta. Keduanya ditetapkan tersangka karena diduga memberi suap.

Pemberian uang sebesar Rp 1,28 miliar dari SA (Sibron Azis) kepada KHM (Khamami) melalui beberapa pihak perantara. KPK menduga, suap tersebut bukan yang pertama kali. Sebab diduga terdapat pemberian sebelumnya senilai Rp 200 juta dan Rp 100 juta.

Sebagai pihak penerima, Khamami, Taufik dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan, sebagai pihak pemberi Sibron Azis dan Kardinal disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Intan Piliang