KPK Minta Pemrov Papua Tak Perlu Khawatir Jika Tak Menyimpang

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Papua tak perlu khawatir dalam mengambil kebijakan jika memang tak melakukan korupsi. Sebab, lembaga ini memastikan hanya memproses sebuah kasus korupsi berdasarkan pada bukti.

“Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya kalau memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Semestinya tidak perlu khawatir,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (5/2).

Lebih lanjut, mantan aktivis ICW menuturkan, dalam setiap perkara pihaknya hanya akan memproses orang-orang atau pejabat-pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. “Karena KPK hanya bisa memproses berdasarkan bukti-bukti yang ada,” imbuhnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Febri menanggapi perihal Pemprov Papua yang menyebut kehadiran pegawai KPK di lokasi kegiatan mereka, justru menunjukkan ketidakpercayaan dan menimbulkan rasa takut dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun kegiatan yang dimaksud ialah pertemuan resmi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, setelah Pemprov Papua menerima hasil evaluasi RAPBD Papua 2019 dari Kemendagri.

Selain itu, Febri juga meminta kepada seluruh pemerintah daerah agar tak khawatir jika melaksanakan tugas dan kewenangan yang memang sesuai dengan aturan.

Dia juga menjelaskan kehadiran pegawai KPK di Hotel Borobudur saat itu untuk melakukan cross check informasi dari masyarakat soal indikasi korupsi.

“Yang KPK lakukan adalah ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat, misalnya, KPK melakukan cross check. Kenapa perlu dilakukan? Untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi,” jelasnya.

“Nah, proses itu perlu kami lakukan ketika mendapat informasi dari masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang tidak melakukan korupsi,” tukasnya.

Di lain sisi, diakuinya lembaganya begitu mendukung pembangunan yang dilakukan setiap wilayah, khususnya di Papua. Pembangunan, menurut Febri, harus dilakukan agar masyarakat merasakan manfaat dari anggaran yang ada.

“Khusus untuk Papua, KPK sangat mendukung pembangunan dilakukan di Papua agar masyarakat di Papua mendapatkan manfaat dari anggaran yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, ada dua pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan saat melaksanakan tugas di Hotel Borobudur, Jakarta pada Minggu (3/2) dini hari. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Dua pegawai KPK yang bertugas tersebut mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh,” tukas juru bicara KPK Febri Diansyah.

“Sebelum dua pegawai dianiaya, di lokasi tersebut dilakukan rapat pembahasan hasil review Kemendagri terhadap RAPBD Papua tahun anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD,” pungkasnya.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang