KPK Kembali Sita Uang Suap Kasus PUPR, Total Rp 11 Miliar Lebih

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menyita uang suap terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun, total uang tersebut berjumlah lebih dari Rp11 miliar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, lebih rinci uang tersebut terdiri dari Rp11,2 miliar dalam rupiah dan SGD 23.100 serta USD 138.500 dalam valuta asing.

Dia mengatakan, uang-uang tersebut merupakan hasil sitaan saat kegiatan tangkap tangan pada 29 Desember 2018 dan pengembalian dari 16 orang pejabat di Kementerian PUPR.

“Sampai dengan saat ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang yang diduga mengalir pada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing, yaitu Rp 11,2 miliar, SGD 23.100 dan USD 138.500,” ungkapnya pada awak media, Kamis (14/2).

Mantan aktivis ini juga mengatakan, uang tersebut didapatkan dari tersangka maupun saksi dalam kasus ini. “Seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa proyek-proyek penyediaan air minum pada sejumlah daerah,” tuturnya.

Febri menambahkan, masih ada dugaan aliran dana lain ke sejumlah pejabat terkait SPAM. KPK mengimbau pihak yang menerima uang tersebut untuk mengembalikan ke KPK. 

“KPK mengingatkan pada semua pihak yang pernah menerima aliran dana tersebut agar secara kooperatif mengembalikan pada KPK. Sikap kooperatif akan dihargai secara hukum,” jelasnya.

Dalam kasus dugaan suap proyek SPAM, KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka. Dari delapan tersangka ini, empat orang diduga sebagai pemberi suap, yaitu Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sedangkan empat orang lainnya diduga sebagai penerima suap untuk mengatur lelang proyek. Keempatnya adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Untuk proyek tersebut, mereka masing-masing menerima uang dengan pembagian sebagai berikut; Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan US$5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Namun, dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi ada 20 proyek juga terkait suap. KPK pun telah menerima pengembalian Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang