KPK Kaji Penerapan Hukuman Mati, DPR: Jika Sangat Merusak, Gunakan!

JawaPos.com – Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi ikut menanggapi terkait kajian hukuman mati yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut berkaitan dengan kasus sejumlah tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR, yang salah satu proyeknya berada di daerah bencana.

Menurut Taufiq, dirinya tidak mempermasalahkan andai KPK menerapkan hukuman mati. Yang terpenting menurutnya, hal itu dibenarkan oleh regulasi yang ada.

“Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (2/1).

Kendati demikian, dia menginginkan hukuman mati itu dilakukan apabila tingkat kejahatannya sudah sampai titik seseorang tersebut dibenarkan untuk dihukum mati.

“Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati,” tambah dia.

Lebih lanjut, politikus Nasdem itu memberi catatan ke KPK. Jika akan menerapkan hukuman mati, maka bisa diterapkan jika pelaku dianggap melakukan kejahatan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar.

“Jika seseorang melakukan korupsi yang dianggap menimbulkan derajat korban seperti di atas (banyak korban) atau sangat merusak, silakan gunakan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan mempelajari lebih dulu soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

“Bagaimana ini bisa dikorupsi bahkan ada di daerah yang masih bencana, kita lihat dulu (apa bisa dihukum mati). Apakah masuk kategori pasal 2 (UU Pemberantasan Tipikor) yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak,” pungkas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (31/12).

Editor      : Kuswandi
Reporter : (ce1/ipp/JPC)