KPK Dalami Keterangan Staf Bea dan Cukai soal Ekspor Nikel

JawaPos.com – Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sejatinya dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melilit mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut meski Heru tak hadir namun salah satu anak buahnya hadir memenuhi panggilan. Staf itu pun diminta untuk memberikan keterangan terkait pokok perkara ini.

“KPK mengirimkan surat panggilan kepada Heru Pambudi untuk dapat menunjuk staf yang memang mengetahui informasi terkait pokok perkara,” ucapnya pada awak media, Selasa (2/4).

“Staf yang ditugaskan yaitu Bakti Tri Lestari,” imbuhnya.

Febri mengatakan staf Dirjen Bea-Cukai itu kemudian diperiksa sebagai saksi untuk Aswad. Dari staf tersebut, KPK meminta konfirmasi perihal data ekspor produk nikel. “KPK mengkonfirmasi data ekspor produk tambang nikel maupun penjualan cara ekspor,” tukasnya.

Untuk diketahui, pengumuman Aswad sebagai tersangka dilakukan KPK pada 2017. Dia diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.

Ada indikasi kerugian keuangan negara Rp 2,7 triliun dari dugaan korupsi itu. Angka itu, disebut KPK, berasal dari penjualan produksi nikel ilegal.

KPK menduga Aswad mencabut secara sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam. Setelah pencabutan secara sepihak itu, KPK menyebut Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga kemudian diterbitkanlah 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.

Dari seluruh izin yang telah diterbitkan itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, beberapa di antaranya telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad juga diduga menerima Rp 13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, dia juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.