Koruptor Ramai-ramai Ajukan PK, Pakar Hukum Minta MA Hati-hati

JawaPos.com – Mahkamah Agung diminta mencermati seputar banyaknya narapidana korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Berdasar data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 26 narapidana rasywah sepanjang 2018.

Hal itu disampaikan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Fickar menegaskan, Mahkamah Agung (MA) harus bijaksana dalam menangani PK mereka.

Menurut Fickar, para pemohon sering mencari peruntungan. Yakni dengan memanfaatkan bukti-bukti yang sudah diajukan di pengadilan, sebagai novum saat mengajukan PK.

“Kalau PK masih memakai bukti-bukti yang pernah diajukan di pengadilan, itu gak masuk akal. Novum di sini bukan bukti baru loh, tapi keadaan baru,” kata Fickar dikantor ICW, Rabu (13/3).

“Karena itu dia tidak mengakomodir bukti-bukti yang pernah dikeluarkan para pihak, itu tidak dianggap baru lagi,” sambungnya.

Selain keadaan baru, kata Fickar, PK juga bisa diajukan apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti. Tetapi dasar keadaan dan alasan yang dinyatakan terbukti itu ternyata bertentangan satu sama lain.

Kemudian, lanjut dia putusan hakim saat itu memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bisa menjadi dasar pengajuan PK.

Atas dasar itulah, pakar hukum pidana ini meminta MA bisa jeli dan teliti dalam memutuskan PK tersebut.

“Yang dimanfaatkan pemohon PK adalah dua, kekeliruan atau keadaan baru. Mestinya PK itu betul-betul selektif. Mahkamah Agung harus ketat menyeleksi itu. Misalnya, bener enggak ada keadaan baru? Kalau enggak ada keadaan baru saya kira, ya, harus ditolak,” ujar dia.

Beberapa nama yang dicatat ICW mengajukan PK pada 2018 adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Selanjutnya mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali hingga mantan anggota DPR Anas Urbaningrum.

“26 narapidana tersebut mengajukan PK dalam rentang bulan Maret sampai Desember 2018,” pungkasnya.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Intan Piliang