Ketika Polisi Tak Bisa Jerat Vanessa Angel, Sanksi Ini Lebih Berat

JawaPos.com – Polisi tidak bisa berbuat banyak terhadap Vanessa Angel dan penyewa jasanya yang terjerat kasus prostitusi online. Sebab tidak ada dasar hukum yang bisa menjerat keduanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sejauh ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur pasal yang menjerat mucikari dalam kasus prostitusi.

“Saat ini kami tidak bisa menjerat PSK-nya maupun yang gunakan jasa PSK. Yang bisa dijerat hanya mucikari sebagai penyedia jasa, yang siapkan tempat dan orang,” ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/1).

Untuk itu, menurutnya, tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan kajian yuridis dan komperehensif yang melibatkan pakar hukum pidana dan sosiolog untuk memikirkan dasar hukum menjerat pelaku prostitusi. Akan tetapi, tetap memperhatikan urgensinya.

“Apakah peristiwa ini masuk kategori extraordinary crime atau merusak sendi moralitas bangsa Indonesia, kita serahkan kepada pakar hukum pidana, pakar sosiologi, untuk melihat secara komperehensif fenomena ini. Kalau pakar masyarakat sepakat bisa beri masukan ke Kemenkum HAM,” jelasnya.

Saat ini, DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang nyatanya tengah membenahi KUHP. Sebagian aturan tentang prostitusi pun sedang difinalisasi.

“Kalau RUU KUHP segera disahkan, kedua pihak kena, yang menyediakan jasa kena, pengguna dan penjual jasa kena. Kami masih menunggu rancangan undang-undang KUHP yang baru,” sebut mantan wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Lebih lanjut, kendatipun saat ini sulit menjerat PSK dengan hukum, menurut Dedi ada sanksi berat yang menanti Vanessa. “Sanksi sosial jauh lebih berat dibanding hukum,” tegas jenderal bintang satu itu.

Editor      : Erna Martiyanti
Reporter : Desyinta Nuraini, Fersita Felicia Facette