Kesepakatan MLA, Jubir KPK: Ruang Gerak Para Koruptor Dipersempit

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kesepakatan Mutual Legal Assistance (MLA) antara pemerintah Indonesia dengan Swiss. Menurut KPK, perjan‎jian bantuan hukum timbal balik itu bisa mempersempit ruang gerak koruptor.

“Dengan semakin lengkapnya aturan internasional, maka hal tersebut akan membuat ruang persembunyian pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan dan alat bukti menjadi lebih sempit,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (7/2).

Febri berpandangan, kerja sama MLA antara Indonesia-Swiss berdampak positif. Sebab, kesepakatan itu bisa semakin memperkuat kerja sama Internasional yang dimiliki Indonesia.

“Sebelumnya, KPK juga tergabung dalam tim perumus MLA antarkementerian bersama Kemenkumham, Polri, Kejaksaan, PPATK, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” katanya.

Menurut Febri, KPK terbantu dengan adanya kerja sama internasional tersebut dalam penanganan kasus korupsi. Kerja sama internasional itu di antaranya, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, konvensi internasional, dan hubungan baik antarnegara.

“Penguatan kerja sama internasional sangat penting artinya dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Selain korupsi yang bersifat transnasional dan lintas negara, ‎kata Febri, perkembangan teknologi Informasi juga semakin tidak mengenal batas negara. Sehingga, MLA dan sarana perjanjian internasional lainnya memiliki arti penting. Termasuk MLA Indonesia-Swiss yang baru saja ditandatangani.

“S‎elain adanya perjanjian MLA, kapasitas penegak hukum juga sangat penting, karena proses identifikasi mulai penyelidikan hingga penuntutan sangat penting untuk bisa menemukan adanya alat bukti atau hasil kejatahan yang berada di luar negeri,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diwakili Menkumham Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian MLA bersama dengan Konfederasi Swiss. Perjanjian tersebut disepakati di Bern, Swiss, pada Senin (4/2).

Perjanjian MLA antara pemerintah Indonesia dengan Swiss ini terdiri atas 39 pasal. Di antaranya mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Ruang lingkup bantuan hukum timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Indonesia memastikan warga negara atau badan hukum tidak melakukan kejahatan perpajakan. 

Editor           : Dhimas Ginanjar
Reporter      : Intan Piliang
Copy Editor : Fersita Felicia Facette