Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan pada 2018 Turun Dibanding 2017

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi merilis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018. Dari data tersebut, hanya sebanyak 64,05 persen kepatuhan wajib lapor yang dilakukan penyelenggara negara. Angka ini menurun dari 2017 sebesar 78 persen.

“Iya ini malah turun kepatuhannya dari 78 persen jadi 60 persen padahal sudah menggunakan elektronik bukan kertas lagi,” ucap Deputi pencegahan Pahala Nainggolan di kantornya, Senin (14/1).

Pahala menjelaskan, jumlah wajib lapor semestinya 303.032 orang. Jumlah ini terdiri dari pihak legislatif sebanyak 483 instansi, eksekutif sebanyak 642 instansi, ada juga yudikatif 2 instansi, sementara BUMN dan BUMD sebanyak 175 instansi. namun dari jumlah target tersebut, hanya 64,05 persen yang melaporkan harta kekayaannya.

“BUMN dan BUMD paling tinggi yang lapor sekitar 25.213 atau 85,01 sudah melaporkan harta kekayaannya,” imbuhnya.

Padahal, kata Pahala para penyelenggara negara hanya melaporkan setiap tahun bukan setiap saat. Metode pelaporan juga sudah dipermudah dengan menggunakan elektronik atau online dalam pelaporan LHKPN.

“Kita kan menerapkan pelaporan LHKPN satu tahun sekali itu. Jadi kami harapkan sih nanti di tahun berikutnya pelaporan bisa lebih bagus,” pungkasnya.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang