Kata Pakar, Tersangka Perundungan AU Bisa Ditangkap dan Ditahan

JawaPos.com – Polisi telah menetapkan tiga tersangka atas penganiayaan yang dialami AU, siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka adalah FZ, TP, dan NN, siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota yang sama.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menuturkan, kekerasan fisik terhadap AU dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jika siswi SMA itu di bawah18 tahun. Dalam konteks tersebut, berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang bisa diproses pidana itu 12 tahun ke atas.

“Mereka disebut anak yang berhadapan dengan hukum dan bisa diterapkan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (11/4)

Memang, sebelum diproses di pengadilan, di dalam undang-undang itu mengenal lembaga diversi. Yakni, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses di luar pengadilan.

Proses diversi ini kata Fickar bisa dilakukan di tingkat penyidikan di Kepolisian, pada tahap penuntutan di Kejaksaan atau di tingkat Peradilan. Untuk tahap pengadilan Mahkamah Agung nengeluarkan PERMA Nomor 4 tahun 2004 untuk penyelesaian diversi ini.

“Penyekesaian diversi ini harus mekibatkan semua pihak yang memerlukan persetujuan anak korban dan anak pelaku, orang tua dan walinya,” jelas dia.

Penerapan diversi ini bertujuan untuk mencapai petdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindari anak dirampas kemerdekaannya atau dipenjara, mendorong partipasi masyarakat, serta menanankan rasa tanggung jawab pada anak. Ilustrasi perundungan terhadap AU. (Dok Twitter)

Jika tidak tercapai perdamaian, peradilan anak dilanjutkan, dan hukuman bagi anak hanya setengah dari hukuman orang dewasa. “Tergantung dakwaanya, yang pasti hukumannya separuh dari orang dewasa, misal penganiayaan ancamannya 5 tahun bisa dikenakan maksimal 2,5 tahun,” tutur Fickar.

Namun khusus untuk kasus perundungan ini, Fickar berpendapat agar ini benar-benar diproses secara pidana bukan perdamaian.

“Kasus ini harus dilanjutkan ke pengadilan, karena tindak pidana yang dilakukan dapat dikatagorikan keji, agar ada penjeraan bagi para pelaku dan calon pelaku lainnya,” pungkasnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Desyinta Nuraini