Kasus Suap Bowo Golkar, Empat Lokasi Sudah Digeledah KPK

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah empat lokasi terkait dengan kasus suap yang menyeret Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Penggeledahan tersebut dilakukan sejak hari Sabtu (30/3) oleh tim komisi antirasuah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keempat lokasi tersebut di antaranya yaitu, kediaman Bowo Sidik Pangarso wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan kompleks DPR, Ruang 1321 yang merupakan ruang kerja legislator Golkar itu.

“Ada juga Kantor PT. Pupuk Indonesia, di Gedung Pusri dan kami juga menggeledah kantor PT. Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Granadi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebut, hasil geledah tim menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang menyita uang suap sebanyak Rp 8 Miliar.

“Dalam proses penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen-dokumen terkait dengan kerjasama pengapalan produk Pupuk Indonesia,” ujar Febri.

Diketahui, dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka. Diduga sebagai penerima suap adalah Anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso, dan dari PT. Inersia yakni Indung. Sedangkan, Asty Winastiselaku Marketing Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK)  diduga sebagai pemberi.

KPK menduga Bowo menerima fee dari PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) sebanyak enam kali penerimaan di berbagai tempat.

“Telat terjadi enam kali penerimaan diberbagai tempat seperti Rumah Sakit Hotel dan Kantor PT. HTK sejumlah Rp 221 juta dan USD 85.140,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di kantornya, Kamis (28/3).

Uang yang diterima itu, kata Basaria, telah diubah menjadi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. Uang itu diterima Bowo atas jasanya telah berhasil memuluskan kapal-kapal PT. HTK untuk digunakan oleh PT. Pupuk Indonesia.

Atas perbuatannya Bowo dan Indung dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun Asty dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah  dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.