Kasus Korupsi Mantan Bupati Konawe Utara, KPK Panggil Dirjen Bea Cukai

JawaPos.com – Kasus yang melilit mantan bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman sempat tak terdengar proses penyidikannya. Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017 dalam kasus yang diduga merugikan negara senilai Rp 2,7 triliun. Hari ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melanjutkan penyidikan berkas perkara Aswad dengan memanggil Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. 

“Dipanggil sebagai saksi untuk ASW (Aswad Sulaiman),” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (2/4).

Dia pun berharap agar para saksi bisa menghadiri panggilan KPK dan memberikan keterangan secara kooperatif. “Bisa memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim KPK,” imbuhnya.

Aswad sendiri sudah diumumkan sebagai tersangka sejak tahun 2017. Dia diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.

KPK menyebut indikasi kerugian keuangan negara dari korupsi itu mencapai Rp 2,7 triliun. Angka itu disebut KPK berasal dari penjualan produksi nikel, melalui proses perizinan yang melawan hukum. Saat itu Aswad disebut KPK, langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam.

Setelah pencabutan secara sepihak itu, KPK menyebut Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga kemudian diterbitkanlah 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.

Dari seluruh izin yang telah diterbitkan itu, KPK meduga beberapa di antaranya telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad juga diduga menerima Rp 13 miliar dari perusahaan-perusahaan itu.

Oleh karena itu, dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, dia juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.