Kasus Korupsi BJB Syariah, Aher Diperiksa Bareskrim Sebagai Saksi

JawaPos.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melanjutkan penyidikan terhadap kasus kredit fiktif Bank Jawa Barat (BJB) Syariah. Hari ini, mereka memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). 

“Hari ini saksi sedang dilakukan pemeriksaan dalam kasus BJBS,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (13/3). 

Tanpa diketahui awak media, Aher kabarnya tiba di Gedung Bareskrim Polri, Trunojoyo, Jakarta, siang tadi. “Pemeriksaan telah dimulai pukul 13.00 WIB di Gedung Bareskrim Polri,” ucapnya.

Sekadar informasi, Aher memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif BJB Syariah. Bank tersebut memberikan kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 548 miliar.

Dana tersebut dicairkan BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut, Jawa Barat, periode 2014-2015. Adapun debitur dalam kasus ini adalah PT Hastuka Sarana Karya (HSK). 

Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BJB Syariah Yocie Gusman sebagai tersangka. Dia merupakan bekas Ketua DPC PKS Bogor, ditetapkan sebagai tersangka. 

Yocie bertanggungjawab dalam pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya 2014 hingga 2016. Dalam kasus ini, pemberian pembiayaan kepada PT HSK dilakukan dengan mengalihkan 161 debitur end user sebesar Rp 566,45 miliar.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu pembiayaan end user dengan akad murabahah yang artinya apabila selesai dibangun langsung dibayar tunai.

Faktanya, uang dibayarkan sebelum proyek tersebut selesai. Dengan demikian, terjadi potensi penggunaan uang kredit untuk peruntukan selain pembangunan GSB.

Setelah didalami, 161 debitur itu kualitas pembiayaannya macet, dianggap tidak bankable, dan sebagian fiktif. Debitur diduga hanya rekayasa dari PT HSK. Selain itu, PT HSK tidak memberikan jaminan agunan sertifikat tanah induk pokok.

Editor           : Erna Martiyanti
Reporter      : Desyinta Nuraini