Kasus Hoax Surat Suara, Apa Kabar Terdakwa Bagus Bawana Putra?

JawaPos.com – Terdakwa penyebar kabar bohong alias hoaks, Bagus Bawana Putra tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwan jaksa penuntut umum (JPU). Hal ini dilontarkan tim kuasa hukum Bagus setelah jaksa membacakan surat dakwaan.

“Kami sudah koordinasi dan konsultasi pertama kami tidak mengajukan eksepsi. Kedua, kami selaku pembela dari terdakwa belum mendapatkan salinan BAP yang terkait terdakwa guna kepentingan membela terdakwa,” kata Osnar Djohan Sianipar di hadapan majelis hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Mendengar pernyataan Osnar, ketua majelis hakim Haryono meminta jaksa untuk menghadirkan saksi fakta dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dan membuktikan dakwaan jaksa.

“Selanjutnya langsung pemeriksaan saksi, jaksa tolong koordinasi saksi-saksi yang akan dihadirkan,” pinta Haryono kepada jaksa.

Sidang kasus hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini akan dilanjutkan Kamis (11/4) mendatang.

Dalam perkara ini, Bagus Bawa Putra didakwa menyebarkan kabar bohong alias hoaks terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagus didakwa menyebarkan hoaks melalui media sosial dan grup aplikasi pesan WhatsApp.

Informasi hoaks itu berawal dari grup WhatsApp bernama Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) Provinsi Banten. Bagus kemudian menyebarkannya ke media sosial dan grup WhatsApp lainnya.

Selain itu, Bagus mengunggah hoaks tujuh kontainer yang berisi 70 juta surat suara yang telah tercoblos ke media sosial Twitter. Kemudian Bagus menyeret sejumlah petinggi di alun media sosialnya.

Atas perbuatannya, Bagus didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 207 KUHP.     

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Muhammad Ridwan