Kader PDIP yang Jadi Bupati Kotim Korupsi Rp 5,8 Triliun, Ini Kata HK

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersanga Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka. Kader PDIP itu diduga menerima suap isin usaha pertambangan. Ada juga beberapa aktivitasnya yang merugikan negara.

Nialainya fantastis dan bisa dibilang rekor untuk kelas kepala daerah, yakni, Rp 5,8  Triliun dan USD 711 ribu (sekitar Rp 9,94 miliar). Bupati muda itu pun akhirnya digelandang ke Rutan KPK.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK) mengaku bakal memecat Sopian Hadi menjadi kader berlogo banteng ini. 

“Semua yang kena korupsi kita pecat tanpa terkecuali,” ujar Hasto saat dikonfirmasi, Jumat (8/2).

Menurut Hasto, tak ada kompromi terhadap kader-kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. “Partai mengambil sanski pemecatan bagi siapapun, termasuk presiden. Itu semua dilakukan demi komitmen pada pemerintahan yang baik,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi  sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyebabkan keuangan negara rugi triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Supian Hadi yang sekarang masih menjabat bupati untuk periode 2016-2021, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan US$711 ribu (Rp 9,94 miliar). yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Laode juga menyatakan kasus ini merupakan salah satu kasus yang terhitung menyebabkan kerugian negara cukup besar. Kasus SH disebut bisa dibandingkan dengan kasus besar lain yang pernah ditangani KPK. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti e-KTP (Rp 2,3 Triliun) dan BLBI (Rp 4,58 Triliun).

Laode menjelaskan, SH sebagai Bupati Kotawaringin untuk periode 2010-2015, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai peraturan dikatakan mampu menyebabkan kerugian perekonomian negara. Menurut para ahli, kerugian negara disebabkan dari hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian hutan.

Dalam kasus ini Supian Hadi diduga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1.350.000.000, dan uang sebesar Rp500 juta.

Atas dugaan tersebut, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Gunawan Wibisono