Jumlah Oknum Swasta Terjerat Korupsi Nyaris Dekati Anggota DPR

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya ada 238 pihak swasta yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kasus yang terjadi tahun 2004 hingga 2018.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengingatkan agar mereka tak melakukan praktik lancung alias berkongsi melakukan korupsi. Pihak swasta, kata Saut, teracatat berada di posisi kedua setelah anggota legislatif , yang paling banyak terjerat kasus korupsi.

Adapun total anggota dewan yang terjerat rasuah ada 247 orang.

“Ternyata beda sedikit saja (dengan jumlah anggota legislatif),” kata Saut di gedung KPK, Selasa (9/4).

Saut mengingatkan bahwa pihaknya juga bisa menyasar ke level korporasi apabila, ada indikasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan korupsi.

Apalagi, kata dia sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. KPK, kata Saut, melihat peraturan tersebut sebagai angin segar untuk menjerat korporasi yang terindikasi korupsi.

“Ini semacam angin yang mendorong kita lebih, di dalam memidanakan korporasi yang mempunyai sesuatu dari pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan,” ucapnya.

Dia menambahkan, vonis terhadap korporasi cukup besar, yaitu berupa denda dan uang pengganti, seperti PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Perusahaan itu divonis membayar pidana denda sebesar Rp 700 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737Di sisi lain, untuk menekankan tindakan korupsi terhadap korporasi, KPK juga mulai menyasar korporasi yang terindikasi korupsi sejak penyelidikan.

“Sejauh ini KPK selalu confidence kalau dia sudah inkrah dulu isu korupsinya, sekarang kita mau coba dari awal penyelidikan kita udah melihat korporasinya kayak gimana, kita mau dicepetin dari awal penyelidikan kita bisa menemukan ini korporasi bakal kena, ada enggak peran korporasinya, perannya seperti apa gitu,” jelas dia.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya sistem pengendalian internal di perusahaan. Hal itu guna memastikan tindakan pihak-pihak internal perusahaan tak mengarah pada korupsi.

“Ini menjadi penting bagaimana kita mencegah fraud, bagaimana bisa mencegah potensi korup,” pungkasnya.