JC Ditolak, Eni Saragih: Saya Hanya Petugas Partai

JawaPos.com – Jaksa penutut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Jaksa menilai, Eni merupakan pelaku utama dalam kasus suap dan gratifikasi PLTU Riau-1.

“Terkait permohonan penetapan justice collaborator yang diajukan terdakwa kepada pimpinan KPK, dapat kami sampaikan bahwa terdakwa cukup kooperatif mengakui perbuatannya di dalam proses persidangan, sehingga membantu penuntut umum dalam membuktikan perkara ini,” kata jaksa Lie Putra Setiawan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Menurut jaksa, meski Eni kooperatif dalam persidangan, namun dinilai sebagai pelaku utama dalam kasus suap dan gratifikasi PLTU Riau-1. Eni dinilai jaksa turut serta membantu pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Terdakwa selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 merupakan pelaku utama dalam perkara ini, yaitu merupakan subjek hukum yang telah menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4,75 miliar dengan imbalan agar terdakwa membantu johanes budisutrisno Kotjo mempercepat proses kesepakatan kerja sama proudly,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Eni berdalih bukan pelaku utama dalam kasus suap dan gratifikasi PLTU Riau-1. Eni mengklaim hanya sebagai petugas partai dalam kasus tersebut.

“Bagaimana saya pelaku utama kalau saya diperintah oleh ketum saya pada waktu itu, bagaimana saya dibilang sebagai pelaku utama? Saya enggak punya saham di Blackgold dan Samantaka, saya hanya diperintah sebagai petugas partai,” tegasnya.

Mantan Wakil Komisi VII DPR RI ini mengaku dirinya telah membuka semua dalam persidangan. Namun hal itu tidak menjadi pertimbangan oleh KPK.

“Bagaimana orang akan membuka semua atau bekerja sama kalau saya yang sudah membuka semua tidak dilihat sama sekali,” sesalnya.

Sebelumnya, Eni telah dituntut 8 tahun serta denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara. Bahkan Eni dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu.

Akibat perbuatannya, Eni dinilai teebukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan