Jaksa Nilai Eks Dirut Pertamina Karen Sengaja Buat Kerugian Negara

JawaPos.com – Jaksa penuntut umum (JPU) menilai, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan melanggar prinsip good governance atau tata kelola yang baik dalam bertanggung jawab. Bahkan jaksa menilai, kerugian negara yang timbul bukan sekadar akibat aksi korporasi.

“Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan good governance. Ada hal yang sengaja dilakukan terdakwa sehingga merugikan korporasi,” kata jaksa Tumpal Pakpahan menanggapi eksepsi Karen di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Utara, Kamis (14/2)

Tak hanya itu, jaksa menyebut perbuatan melawan hukum bisa menguntungkan orang lain dan korporasi. Jaksa meminta agar majelis hakim menolak nota keberatan yang diajukan terdakwa.

“Kami memohon agar majelis hakim memutuskan menyatakan surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap sesuai syarat formil dan materil. Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dan memerintahkan jaksa melanjutkan sidang pokok perkara,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Karen Galaila Agustiawan didakwa merugikan negara hingga Rp 568 miliar. Dia didakwa bersama dengan saksi Fredrick Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina dan Bayu Kristanto selaku Manager Merger and Akuisisi (MA) PT Pertamina, dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul and Conoliance PT Pertamina.

Jaksa mendakwa Karen telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT. Pertamina, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya.

Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya, yakni dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, yaitu telah memutuskan melakukan Investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu.

Selain itu, menyutujui PI Blok BMG tanpa adanya Due Diligence serta tanpa adanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya pesetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Karena didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan