Hari Ini Kasus Coblosan di Malaysia Diplenokan

JawaPos.com – Kasus puluhan ribu surat suara tercoblos di Malaysia masih menyisakan segudang tanda tanya. Tim investigasi yang dikirim KPU dan Bawaslu memang telah menuntaskan tugas kemarin (12/4). Namun, mereka belum mengambil kesimpulan apa pun. Dua lembaga penyelenggara pemilu itu menyatakan akan membahasnya lebih dulu dalam rapat pleno hari ini.

“Semua temuan akan kami bahas besok (hari ini, Red) di kantor,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat dihubungi dari Jakarta tadi malam.

Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tidak merespons konfirmasi yang dilayangkan Jawa Pos. Baik melalui sambungan telepon maupun layanan pesan WhatsApp.

Ada beberapa hal yang diverifikasi KPU dalam lawatan ke Malaysia. Mulai mengecek TKP yang disebutkan dalam video, kemudian memverifikasi apakah lokasi tersebut memang tempat penyimpanan yang disewa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur di Selangor.

KPU juga mengecek kantong-kantong berisi surat suara yang dituding telah dicoblosi. “Itu kantongnya siapa, apakah kantong kami atau bukan,” kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di KPU kemarin.

Tidak tertinggal, surat suara juga dicek, apakah memang milik KPU atau bukan. Tim KPU membawa contoh surat suara dari Indonesia untuk membandingkannya. Sekaligus mengenali ciri khusus surat suara yang diklaim hanya diketahui KPU dan perusahaan rekanan.

Selain itu, tim memastikan apakah surat suara yang tercoblos tersebut sah atau tidak. Ciri utama hasil coblosan yang sah adalah memiliki tanda tangan ketua KPPS. Dalam hal ini ketua KPPS pos karena tudingan kecurangan diarahkan pada surat suara yang dikirim melalui pos.

Tim KPU juga berupaya mengonfirmasi langsung kepada orang-orang yang ada di video yang beredar. “Kami temui semua. Tempatnya, logistiknya, orangnya, kami upayakan ketemu,” tutur alumnus SMAN 9 Surabaya itu.

Disinggung mengenai jadwal pemungutan suara dengan menggunakan metode pos, Arief menyatakan tidak tahu jadwal pastinya. Namun, dia memastikan pengiriman dilakukan sebelum pemungutan suara di TPS dan kotak suara keliling (KSK) dimulai. “Untuk pos, pengirimannya sudah selesai. Tinggal kirim balik ke PPLN,” katanya.

Apakah itu berarti surat suara tersebut adalah hasil kiriman para pemilih dari penjuru wilayah kerja PPLN di Selangor? Arief enggan memastikan.

“Kami tidak mengambil kesimpulan dulu, menunggu hasil pengecekan dari KPU dan Bawaslu,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Tim yang berada di Malaysia baru melapor siang ini lewat forum rapat pleno KPU.

Dalam pleno tersebut, akan dipaparkan semua temuan tim KPU dan Bawaslu. Apakah memang tudingan tersebut benar dan ada oknum yang ikut bermain, atau justru hoaks, baru bisa disimpulkan lewat pleno hari ini. Termasuk kelanjutan proses pemungutan suara TPS di seluruh Malaysia yang rencananya berlangsung besok (14/4).

Dikonfirmasi secara terpisah, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, kasus surat suara tercoblos itu merupakan temuan panwaslu di wilayah kerja Kuala Lumpur. Beberapa foto dan video yang tersebar dia akui kebenarannya. Sebab, video itu merupakan laporan yang diberikan panwas ke Bawaslu di Jakarta. “Video atau foto yang ada panwasnya saja lho ya yang kami akui kebenarannya,” ucapnya.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah keaslian surat suara tersebut. Namun, Bawaslu sudah mendapat laporan dari panwas di Malaysia bahwa surat suara tersebut asli. Namun, pengecekan tetap harus dilakukan secara langsung. “Kedua, kami harus mencari tahu bagaimana surat suara tersebut bisa ada di gudang tersebut,” lanjut Bagja.

Bawaslu juga ingin mengetahui bagaimana proses pengiriman dan pengembalian surat suara yang dilakukan PPLN Malaysia. Sebab, sampai saat ini, KPU dan Bawaslu belum tahu gedung tempat ditemukannya surat suara itu disewa atau dimiliki siapa.

Untuk mengetahui hal tersebut, Bawaslu perlu melihat SOP (standard operating procedure) yang diterapkan PPLN setempat. Terutama yang menangani coblosan dengan metode pos. “Kita harus cek ngirimnya seperti apa. Kembalinya seperti apa. Apakah bisa di tengah jalan tiba-tiba dipotong, kemudian diambil,” jelas pria kelahiran Medan tersebut.

Jika memang surat suara tersebut asli, Bawaslu mempertanyakan kenapa tidak disimpan di KBRI. Seandainya surat suara itu palsu, Bawaslu tetap mempertanyakan bagaimana bisa ada surat suara palsu begitu banyak di sebuah bangunan kosong. “Apalagi kalau separo asli separo palsu, itu malah lebih ribet,” ungkap Bagja.

Dia menjelaskan, sebenarnya ada dua tim Bawaslu yang menuju Malaysia. Namun, tim kedua belum berangkat. Tim kedua akan bertugas menelusuri kecurangan yang diduga dilakukan PPLN dalam pemungutan suara melalui KSK. Sebab, panwas setempat dilarang ikut mendistribusikan KSK di beberapa wilayah di Malaysia. “Yang melarang ya siapa lagi kalau bukan PPLN sana,” tegas Bagja.

Panwas dilarang masuk mobil yang berisi KSK. Akibatnya, KSK tersebut hanya disebarkan PPLN. Panwas Malaysia telah melaporkan kasus itu ke Bawaslu di Jakarta. Bawaslu lantas meminta panwas tetap mengikuti penyebaran KSK. Mereka diminta menyewa mobil baru dan membuntuti PPLN. “Jangan sampai KSK ini ada temuan bermasalah lagi seperti yang lewat pos,” tambah Bagja.

Perhatian Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu di Malaysia tidak berhenti di situ. Beberapa hari lalu, sebenarnya mereka juga mengirim surat rekomendasi ke KPU. Bawaslu meminta KPU mencoret wakil duta besar (Wadubes) Malaysia sebagai bagian dari PPLN. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan selama masa penyelenggaraan. “Kan WNI di Malaysia begitu banyak, bagaimana bisa Wadubes dimasukkan ke PPLN?” ucap Bagja, bernada tanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu di Malaysia tidak terkait dengan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun kedutaan besar di Malaysia. “Tidak ada urusannya dengan pemerintah,” tegas Jokowi setelah kampanye terbuka di Sirkuit Sentul, Bogor, kemarin. Dia menegaskan, pemilu menjadi urusan KPU. Jokowi juga menyebut KPU merupakan lembaga yang independen dan lepas dari intervensi pihak mana pun. Pemerintah tidak bisa mengintervensi. Di luar negeri, kata dia, KPU juga punya PPLN. Jadi, penyelenggaraan pemilu murni urusan KPU dan PPLN.

Terkait dengan dugaan kecurangan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dan Polri.