Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara, Bayar Pengganti Rp 10 Miliar

JawaPos.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menilai Eni terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam proyek PLTU Riau-1.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Eni Maulani Saragih terbukti sah dan meyakinkan bersalah,” kata JPU Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Selain hukuman bui, JPU menuntut Eni membayar denda senilai Rp 300 juta. Jika tidak dipenuhi maka diganti dengan kurungan 4 bulan penjara.

Kemudian, JPU juga meminta Eni membayar uang pengganti senilai Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu. Uang tersebut diperhitungkan dari sebagian yang telah dikembalikan ke KPK.

“Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan satu tahun penjara,” bebernya.

Tak hanya dengan bui dan hukuman denda, pihak JPU juga menuntut Eni dikenakan pidana tambahan. Yakni berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. “Pencabutan hak untuk dipilih selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok,” jelasnya.

Dalam pertimbangannya, Eni dinilai terbukti menerima uang suap senilai Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources. Uang suap itu diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU Riau-1).

Proyek PLTU Riau-1 sedianya akan dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company. Perusahaan itu dibawa langsung oleh Kotjo.

Selain menerima suap, Eni juga menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Akibat perbuatannya, Eni didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Muhammad Ridwan