DPR Diminta Tak Titipkan Agenda Politik ke Calon Hakim MK

JawaPos.com – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta DPR untuk tidak tergesa-gesa dalam memilih 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dilakukan agar dapat memeroleh hakim konstitusi yang memiliki kualitas serta integritas.

“Memang ada panel ahli, tapi tetap saja menurut saya waktunya sempit. Jadi seperti ngejar target saja, tidak mengejar kualitas yang akan dipilih,” kata Bivitri saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

“Saya kira semakin lama seperti memilih calon hakim Mahkamah Agung (MA) 20 hari kerja itu akan baik, karena masukan itu enggak boleh sembarangan,” tambahnya.

Selain itu, Bivitri meminta DPR untuk tidak menitipkan permasalahan politik terhadap calon hakim MK. Hal ini bertujuan agar hakim konstitusi memiliki integritas saat memutus perkara Undang-Undang.

Namun, dia pesimis jika DPR tidak menitipkan agenda politik untuk calon hakim konstitusi yang terpilih. Karena dipilih oleh para aktor politik yang mempunyai kepentingan dalam hasil Pemilu 2019.

“Jadi sangat sulit untuk dicegah, karena yang mengambil keputusan ya orang-orang parpol dan mereka semua pasti mikirnya hasil pemilu, hasil pemilu 17 April,” tegasnya.

Untuk diketahui, terdapat 11 calon hakim Konstitusi yang tengah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Mereka diantaranya, Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciads Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan