Dituntut 8 Tahun Penjara, Eni Saragih: Saya Sudah Kooperatif

JawaPos.com – Terdakwa suap dan gratifikasi proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih merasa kaget atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa telah menuntutnya dengan 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

“Saya memang cukup kaget karena saya merasa sudah kooperatif, menyampaikan semua apa yang saya rasakan dan saya dengar kepada KPK,” kata Eni usai menjalani sidang tuntutan jaksa KPK di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Eni menilai tuntutan dari JPU pada KPK itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Untuk itu, dia mengaku akan menyiapkan nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa.

“Ada beberapa hal yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta persidangan,” tegasnya.

Eni kemudian mencontohkan fakta persidangan, dia selaku wakil ketua Komisi VII DPR RI ketika itu hanya memfasilitasi pertemuan antara Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir dengan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Fakta persidangan menyampaikan saya, misalnya, PLN Pak Sofyan dan Pak Iwan sudah menyampaikan kalau saya cuma memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang memang ditugaskan kepada saya,” ucapnya.

“Banyak hal yang Pak Kotjo sampaikan, tak pernah menyampaikan soal fee langsung kepada saya,” jelasnya.
Sebelumnya, Eni telah dituntut 8 tahun serta denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara. Bahkan Eni dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu.

Dalam pertimbangannya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dinilai terbukti menerima uang suap senilai Rp4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources. Uang suap itu diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU Riau-1).

Proyek PLTU Riau-1 sedianya akan dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company. Perusahaan itu dibawa langsung oleh Kotjo.

Selain menerima suap, Eni juga menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Akibat perbuatannya, Eni dinilai teebukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan