Diperiksa,Anggota DPR Jazilul Mengaku Tak Tahu Aliran Duit Suap Taufik

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan sudah memeriksa tiga saksi yang merupakan dua anggota DPR RI dan satu pihak dari pejabat kemenkeu. Pemeriksaan ini terkait kasus yang membelit Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Juru bicara KPK menyebut, dua saksi yang berasal dari unsur DPR RI yaitu Fraksi PKB Jazilul Fawaid dan Anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Kata Febri, mereka di cecar terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran. Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

“Kami perlu tahu bagaimana proses pembahasan lebih lanjut di DPR pada saat itu,” ucapnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/2).

Terpisah, usai diperiksa, Jazilul mengatakan tidak ada arahan dari Taufik terkait DAK Kebumen di APBD-P 2016. Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPR ini mengaku ditanya mengenai mekanisme pembahasan di Banggar.

“Tidak ada. Karena tidak ada sangkut pautnya. Ini semua rapat di Badan Anggaran kan terbuka. Semua menyaksikan,” kata Jazilul usai diperiksa di gedung KPK.

Namun, Jazilul menegaskan tak tahu ada aliran suap ke Taufik. Dia sudah menjelaskan mekanisme pembahasan anggaran di Banggar kepada penyidik. “Mekanismenya, dan semuanya sudah saya jelaskan,” singkatnya.

Sementara anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto, usai diperiksa memilih irit bicara dan tampak tergesa-gesa. Djoko tak banyak bicara soal materi pemeriksaannya.

“Saya sudah menyampaikan apa yang ditanyakan KPK masalah Pak Taufik,” kata Djoko saat keluar dari gedung KPK.

Djoko mengaku sudah tak menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR lagi. Djoko menyatakan dirinya tak tahu pembahasan DAK Kabupaten Kebumen yang diduga terkait dugaan suap ke Taufik. “Saya kan sudah tidak di Banggar lagi. Saya nggak mimpin. Tidak mengetahui,” ujar Djoko sambil berjalan cepat meninggalkan KPK.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rukijo juga sudah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk Taufik. Dia kata Febri dicecar soal proses pembahasan anggaran.

“Penyidik mencecar proses pembahasan anggaran tentu saja ada kaitannya antara DPR sebagai legislatif dan eksekutif dalam hal ini kementerian keuangan,” kata Febri.

“Kami perlu melakukan pemeriksaan sekaligus tadi ada penyitaan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan penanganan perkara,” tambah Febri.

KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPR, seperti Ahmad Riski Sadig, Said Abdullah, dan Ketua Komisi III Kahar Muzakir. Mereka juga diperiksa terkait posisinya di Banggar.

Adapun, beberapa waktu lalu sempat menyatakan bakal menelusuri ada-tidaknya pihak lain yang terlibat di kasus dugaan suap dari Yahya Fuad kepada Taufik Kurniawan. Salah satunya terkait istilah ‘untuk kawan-kawan’ yang terungkap dalam persidangan Yahya Fuad.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang sekitar September 2018 itu terungkap mengenai upaya Yahya mendekati sejumlah anggota Dewan. Setidaknya ada tujuh anggota DPR yang didekati Yahya saat itu. Namun pada akhirnya, hanya Taufik Kurniawan yang menawarkan bantuan kepada Yahya Fuad. Saat itu, Taufik menawari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 100 miliar.

“Sampai suatu saat terdakwa ditawari oleh Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR, di mana ada dana DAK tahun 2016 untuk jalan sebesar Rp 100 miliar di mana beliau bilang, ‘Ini tidak gratis, karena untuk kawan-kawannya’. Terdakwa saat itu tidak langsung menjawab,” demikian dalam salinan surat tuntutan Yahya Fuad tersebut.

Taufik ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 2018. Dia diduga menerima suap Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad terkait DAK Kebumen pada APBN-P 2016.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang