Didakwa Terima Suap, 4 DPRD Kalteng Terancam 20 Tahun Penjara

JawaPos.com – Empat anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah didakwa menerima suap sebesar Rp 240 juta dari tiga orang pejabat PT Sinarmas. Para penerima suap itu ialah Ketua Komisi B Borak Milton dan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding Ladewiq H Bangkan. Kemudian, dua anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah. Keempatnya menjabat sebagai wakil rakyat pada periode 2014-2019.

“Para terdakwa telah menerima uang yang jumlahnya Rp 240 juta,” ujar jaksa M Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/3).

Jaksa menilai, uang sebesar Rp 240 juta tersebut diterima keempatnya dari tiga pejabat Sinarmas. Tiga pejabat itu yaitu Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk sekaligus Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Pejabat kedua yaitu Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas. Willy juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara. Satu pemberi suap lainnya, yakni Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Jaksa menjelaskan, pemberian uang tersebut dengan beberapa tujuan. Pertama diduga bertujuan supaya keempat terdakwa dan anggota Komisi B DPRD lainnya tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Padahal, rapat itu sebagai salah satu fungsi pengawasan anggota dewan.

Selain itu, Jaksa menduga uang tersebut diberikan agar anggota DPRD tidak mempersoalkan masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Dugaan lain jaksa, uang tersebut juga diberikan agar anggota DPRD memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pencemaran limbah di media massa.

“Terdakwa I (Borak) menyampaikan akan meluruskan pemberitaan di media massa dan mengupayakan tidak melakukan RDP. Saat itu terdakwa II (Punding) mengatakan untuk memenuhi keinginan Teguh Dudy tersebut harus ada yang dipenuhi sebesar Rp 300 juta. Selanjutnya diputuskan oleh terdakwa I dengan mengatakan ‘ya kalau kawan-kawan, ya Rp 20 juta lah’ dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang sehingga totalnya sebesar Rp 240 juta. Atas permintaan kedua terdakwa, Teguh Dudy meminta persetujuan kepada Willy Agung,” ungkap jaksa Irman.

Untuk memenuhi itu, Edy Saputra meminta persetujuan Komisaris PT BAP Jo Daud Dharsono agar bisa mencairkan uang tersebut. Setelah itu, Teguh Dudy memerintahkan Tirra Anastasia untuk menyerahkan uang tersebut kepada Edy Rosada dan Arisavanah.

“Tirra Anastasia bertemu dan menyerahkan uang Rp 240 juta yang disimpan di tas jinjing kain warna hitam kepada Edy Rosada dan Arisavanah di Food Court Sarinah Jakarta, Tirra juga sempat menyampaikan pesan Teguh yang meminta agar Komisi B DPRD Kalteng meluruskan pemberitaan PT BAP di media. Tidak lama kemudian mereka diamankan petugas KPK,” tambah jaksa M Takdir.

Keempatnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang