Dalami Kasus Suap Eks Ketum PPP Romahurmuziy, KPK Panggil Staf Menag Lukman Hakim

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembankan penyidikan terkait kasus suap pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Kali ini KPK memanggil Staf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yakni Hadi Rahman.

Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Sebelumnya, Iskandar juga pernah dipanggil KPK pada 4 April 2019.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy) terkait kasus suap pengisian jabatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (10/4).

Febri berharap kepada para saksi dapat hadir dan memenuhi panggilan KPK. Mantan aktivis antikorupsi itu juga berharap para saksi yang diperiksa penyidik dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.

“Diharapkan yang bersangkutan dapat hadir dan memenuhi panggilan penyidik dan juga memberikan keterangan yang sejujurnya tentang apa yang diketahuinya,” ucapnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Romy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

KPK menduga Romy bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Romy diduga telah menerima uang Rp 300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang suap itu maksudnya agar Romy dapat mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.

Atas perbuatannya Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan