Cegah Politikus Terlibat Korupsi Dengan Praktik Antimahar

JawaPos.com – Melihat trennya belakangan ini, praktik korupsi kerap menjerat para politisi. Tidak sedikit kepala daerah atau pun anggota dewan yang terciduk dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agar praktik korupsi di ranah politik ini dapat berkurang, semua itu harus diantisipasi dari proses pendaftaran ataupun pencalonan di lingkungan partai politik (parpol). Apalagi dua bulan mendatang Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yakni Pemilu 2019. Upaya itu dapat diantisipasi dengan menghindarkan adanya praktik mahar politik.

Untuk itu, jubir KPK Febri Diansyah mengaku sangat mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar. “Itu poin yang harus dijaga,” ungkap Febri kepada wartawan, Rabu (6/2).

Menurut dia, pada 2018 sejumlah parpol memang ada yang menyatakan tidak melakukan praktik mahar. Pernyataan itu perlu dikawal hingga Pemilu 2019 selesai atau melihat para caleg itu terpilih sampai mereka bertugas nanti.

Lebih jauh mantan aktivis ICW tersebut menyebut, antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

“Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi,” sambung dia. Hal itu mengakibatkan adanya politik biaya tinggi. Biasaya politik yang berbiaya tinggi itu akan mendorong kepala daerah, anggota DPRD, atau anggota DPR untuk berbuat korupsi.

Terpisah, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta menyatakan partai politik yang meminta mahar kepada calegnya tidak pantas untuk dipilih. Untuk itu, parpol harus mempunyai kemampuan dalam melakukan pembiayaan terhadap caleg. Supaya para caleg berkualitas itu bisa memberikan prestasi untuk partai.

Sementara itu,

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan maraknya kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi. Untuk meminimalisasi itu, klaimnnya, Partai Nasdem tidak membebani dana kepada para caleg dengan biaya mahar.

“Di Nasdem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg, maupun pilpres. Tidak ada maharnya,” tegas Johnny kepada wartawan.

Editor           : Ilham Safutra