Bantah Korupsi di Pertamina, Ini Pembelaan Karen Agustiawan

JawaPos.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan membantah melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi Participating Interest (PI) terkait Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009. Melalui nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum, dia menegaskan jika investasi Pertamina murni bisnis.

“Perbuatan terdakwa Karen Agustiawan dan direksi lainnya merupakan keinginan Pertamina untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah yang sejalan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009,” kata penasihat hukum Karen, Soesilo Aribowo membacakan saat eksepsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

“Untuk menjamin kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, artinya perbuatan terdakwa ini adalah bisnis murni sebagai pelaksanaan prinsip fiduciary duty jajaran direksi,” tambahnya.

Tim kuasa hukum berdalih, tindakan Karen bukan masuk pada tindak pidana korupsi. Alasannya karena kliennya bukan melakukan penyimpangan pada investasi.

“Seharusnya penuntut umum dapat memahami, bahwa perbuatan terdakwa Karen Agustiawan dalam perkara a quo merupakan bagian dari aksi korporasi dalam domain hukum perdata,” tegasnya.

Menurutnya, investasi Pertamina dalam BMG Australia pada tahun 2009 dimaksudkan untuk meningkatkan cadangan minyak mentah. Hal ini sejalan dengan program Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2009.

“Perbuatan terdakwa dan direksi lainnya juga merupakan keinginan Pertamina untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah yang sejalan dengan RKAP Tahun 2009 untuk menjamin kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, artinya perbuatan terdakwa ini adalah bisnis murni,” ujarnya.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan rinci. Sebab, tidak menjelaskan detail mengenai siapa yang diuntungkan dalam perkara ini.

“Walaupun penuntut umum telah menyebutkan jumlah kerugian negara Rp 506 miliar, dan pihak yang diperkaya atau diuntungkan terkait tindak pidana ini adalah ROC Oil Company Limited Australia, namun penuntut umum sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang sejauh mana ROC Oil Company Limited Australia tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara pro justitia,” ucapnya.

Karen melalui penasihat hukumnya berharap majelis hakim dapat menerima nota keberatan atas dakwaan jaksa.

Dalam perkara ini, Karen Galaila Agustiawan didakwa merugikan negara hingga Rp 568 miliar. Dia didakwa bersama dengan saksi Fredrick Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina dan Bayu Kristanto selaku Manager Merger and Akuisisi (MA) PT Pertamina, dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul and Conoliance PT Pertamina.

Jaksa mendakwa Karen telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT. Pertamina, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya.

Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya, yakni dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, yaitu telah memutuskan melakukan Investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu.

Selain itu, menyutujui PI Blok BMG tanpa adanya Due Diligence serta tanpa adanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya pesetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Karena didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Muhammad Ridwan