Aturan tentang Penayangan Hasil Survei dan Quick Count Digugat ke MK

JawaPos.com – Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 449 Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut khususnya menyangkut larangan hasil survei yang dirilis pada masa tenang dan waktu penayangan hitung cepat (quick count).

“Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara sudah pernah 2 kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, dalam UU 7/2017 tentang Pemilu kembali dihidupkan,” kata kuasa hukum AROPI, Veri Junaidi di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Veri menuturkan, dilarangnya penayangan hasil survei dan hitung cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) waktu Indonesia barat (WIB) tutup, dinilai merugikan publik. Pasalnya mereka tak bisa mendapatkan informasi secara cepat prediksi hasil pemilu.

Padahal, kata Veri, aturan tersebut pernah dibatalkan oleh MK yang tertuang di dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2012. “Karena bertengan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1), 28E Ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 31 Ayat (1),” ucap Veri.

Oleh karena itu, Veri berharap gugatannya ke MK dapat segera diputus sebelum masa tenang pemilu 2019. “Jadi, kami berharap segera diputuskan oleh MK karena sudah ada keputusan-keputusan sebelumnya. Waktu sangat pendek, semoga sebelum masa tenang bisa segera diputuskan,” harapnya.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Muhammad Ridwan