Anak Buah Menteri Basuki Ramai-Ramai Kembalikan Uang ke KPK, Ada Apa?

JawaPos.com – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, pihaknya kembali menerima pengembalian uang sebesar Rp 1,7 Miliar. Itu terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Terdapat tambahan pengembalian uang dari 3 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SPAM di Kementerian PUPR sejumlah Rp 1,7 miliar,” ucapnya pada awak media, Selasa (12/2).

Febri menyebut, setekah pengembalian uang tersebut maka hingga saat ini total pengembalian uang berjumlah Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK. Namun, Febri tak menyebut siapa saja nama yang mengembalikan uang itu.

“Total pengembalian di bulan Februari ini adalah Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah menerima Rp 3 miliar dari 13 orang PPK. Pengembalian itu diduga terkait dugaan suap dari sejumlah proyek SPAM di PUPR.

KPK pun begitu mengapresiasi sikap yang ditujukkan para pejabat PPK PUPR ini. Namun, dia juga meminta agar pihak lain yang juga memang menerima bisa berinisiatif untuk mengembalikan ke KPK.

Saat ini, KPK memang sedang menangani kasus dugaan suap terkait proyek SPAM. Ada delapan tersangka dalam kasus ini, yaitu diduga sebagai pemberi Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Sedangkan tersangka diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung; Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Ketika awal proses penyidikan, KPK menyebut proyek yang diduga terkait dengan kasus ini ialah pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Selain itu, ada dua proyek lain yang diatur lelangnya, yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng. Jumlah proyek yang diduga terindikasi suap kemudian bertambah dalam proses penyidikan ini. Menurut KPK, ada 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga ada indikasi suap.

Namun, hingga detik ini KPK baru menelusuri jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang dipegang oleh dua perusahaan yakni PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Intan Piliang