Ahmad Heryawan Bilang Tidak Tahu Ada Korupsi di BJBS

JawaPos.com – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher mengaku tidak bertanggung jawab atas segala kegiatan di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Termasuk adanya korupsi pencairan kredit fiktif. 

Kala korupsi itu bergulir,  Aher tak menampik sebagai pemegang saham Bank Jabar Banten mewakili pemerintah. Namun dirinya tidak ada hubungan hukum apapun kepada BJB Syariah yang merupakan anak perusahaan BJB. 

“Tidak ada hubungan kredit apalagi hubungan keuangan, tidak ada. Saya sebagai pemegang saham di BJB, bukan di BJBS sehingga saya tidak tahu menahu,” tegasnya usai diperiksa penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (13/3).

Aher menyebut baru mengetahui ada kredit macet tersebut dari direksi Bank BJB. Dia mengklaim telah menginstruksikan seluruh jajaran direksi Bank BJB untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang terjadi di Bank BJB Syariah kala itu.

“Saya perintahkan agar hal itu diantisipasi dan jangan lupa untuk menyelesaikannya tanpa ada gonjang-ganjing karena ini masalah keuangan dan kepercayaan publik,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Yocie Gusman sebagai tersangka. Dia merupakan bekas Ketua DPC PKS Kota Bogor.

Yocie bertanggungjawab dalam pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya 2014 hingga 2016. Pemberian pembiayaan kepada PT HSK dilakukan dengan mengalihkan 161 debitur end user sebesar Rp 566,45 miliar.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu pembiayaan end user dengan akad murabahah yang artinya apabila selesai dibangun langsung dibayar tunai.

Faktanya, uang dibayarkan sebelum proyek tersebut selesai. Dengan demikian, terjadi potensi penggunaan uang kredit untuk peruntukan selain pembangunan GSB.

Setelah didalami, 161 debitur itu kualitas pembiayaannya macet, dianggap tidak bankable, dan sebagian fiktif. Debitur diduga hanya rekayasa dari PT HSK. Selain itu, PT HSK tidak memberikan jaminan agunan sertifikat tanah induk pokok.

Editor           : Bintang Pradewo
Reporter      : Desyinta Nuraini