5 Calon Hakim MK yang Diseleksi DPR Disebut Belum Pernah Lapor LHKPN

JawaPos.com – Koalisi masyarakat selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri dari LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ILR dan ICJR menemukan adanya lima calon hakim konstitusi yang belum pernah menyetorkan Laporan Hasil Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Itu terdiri dari 11 calon hakim konstitusi yang akan diseleksi DPR.

“Penelusuran yang dilakukan, lima orang calon tidak pernah melaporkan kekayaannya ke KPK,” kata Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (5/2).

Dengan adanya informasi tersebut, Erwin meminta DPR untuk meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan calon hakim MK.

“Koalisi meminta DPR untuk meminta masukan KPK dan PPATK terhadap ketaatan calon dalam melaporkan kekayaannya dan kewajaran transaksi keuangan calon,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator bidang hukum dan advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkung menilai, pentingnya melaporkan LHKPN untuk menilai integritas calon hakim konstitusi.

“LHKPN menjadi syarat paling penting, kalau tidak melaporkan LHKPN tersebut berarti dia tidak mematuhi UU dan
tidak punya komitmen,” ucapnya.

Tama mencontohkan, DPR mempunyai rekam jejak yang buruk dalam mencari hakim konstitusi. Lolosnya Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi disebabkan karena buruknya mekanisme proses seleksi di DPR. “Tidak ada mekanisme seleksi yang transparan dan partisipatif,” jelasnya.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan