150 Pati dan 500 Kolonel TNI Nganggur, Ini Penyebabnya

JawaPos.com – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengakui banyaknya pejabat tinggi (pati) dan perwira menengah berpangkat kolonel yang menganggur di institusinya. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan. 

“Sekarang jenderal kelebihan 150 (orang). Lalu 500 (orang) yang kolonel. Tadinya lebih dari itu, terus ada pengembangan jabatan sehingga berkurang,” ujarnya di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/2). 

Ia menerangkan, problem banyaknya pati dan kolonel yang tidak memiliki jabatan ini sudah terjadi sejak 2010 lalu. Namun sayangnya pimpinan TNI terdahulu tidak mengambil langkah-langkah pasti untuk mengurainya. 

“Mungkin yang dulu-dulu menganggap ini hal tabu untuk diketahui publik. Karena memang kalau diketahui publik sepertinya kami cacat. Cuma padahal masalah ini memang sudah ada,” ungkap Sisriadi.

Mantan Sesditjen Kuathan Kemhan itu menerangkan, sejatinya ia sudah meramalkan akan terjadinya penumpukan pati dan kolonel itu sejak adanya perubahan usia pensiun perwira dari 55 tahun menjadi 58 tahun melalui UU Nomor 34 tentang TNI. Sementara perubahan itu tidak diikuti dengan perubahan ketentuan kenaikkan pangkat perwira. 

“Namun diubahnya usia pensiun ada pergeseran diujung. Makanya yang lebih, pati dan kolonel saja,” imbuhnya.

Ketika pemerintah pada 2012-2013 menetapkan zero growth, sebenarnya kekuatan TNI masih 80 persen dari indeks atau normal. Sehingga jika dilihat struktur jabatan letkol sampai letnan dua, semuanya kurang. 

“Kurangnya banyak. Cuma di kolonel dan pati malah berlebih. Karena jumlah jabatannya sedikit waktunya panjang. Jadi tadinya 8 tahun saja sekarang 11 tahun untuk menjabat di pati,” jelas Sisriadi.

Sementara katanya, perwira muda yang sudah memenuhi kualifikasi harus naik jabatan. Untuk itu, banyak pari maupun kolonel yang mengisi jabatan hanya beberapa tahun saja. 

“Ada yang pensiun, ada yang baru, yang nganggur harus ada karena yang muda harus naik. Karena sudah naik dan memenuhi syarat. Kalau tidak dinaikkan organisasi yang dikorbankan. Kan harus penyegaran,” beber Sisriadi.

Editor           : Erna Martiyanti
Reporter      : Desyinta Nuraini