13 Pejabat Kementerian PUPR Kembalikan Duit Suap, Segini Nilainya

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima pengembalian uang sebanyak Rp 3 miliar terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Adapun, uang itu diduga dikembalikan oleh 13 orang pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek SPAM.

“Dalam sepekan ini, 13 orang PPK pada proyek-proyek SPAM di Kementerian PUPR telah mengembalikan uang ke penyidik sejumlah Rp 3 miliar,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/2).

Namun, mantan aktivis ICW ini tak menyebut identitas pihak yang mengembalikan uang tersebut. Dia hanya menyebut sebagian orang yang mengembalikan masih berstatus sebagai saksi.

“Yang mengembalikan itu ada unsur saksi dan lain. Saya belum bisa menyampaikan rincinya,” tambah Febri.

Atas pengembalian uang tersebut, pihaknya begitu mengapresiasi. Dia pun berharap, pihak lain yang diduga ikut menerima uang terkait proyek SPAM untuk bisa mengembalikannya ke KPK.

Saat ini, KPK memang sedang menangani kasus dugaan suap terkait proyek SPAM. Ada delapan tersangka dalam kasus ini, yaitu diduga sebagai pemberi Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Sedangkan tersangka diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung; Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Ketika awal proses penyidikan, KPK menyebut proyek yang diduga terkait dengan kasus ini ialah pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Selain itu, ada dua proyek lain yang diatur lelangnya, yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Jumlah proyek yang diduga terindikasi suap kemudian bertambah dalam proses penyidikan ini. Menurut KPK, ada 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga ada indikasi suap.

Namun, hingga detik ini KPK baru menelusuri jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang dipegang oleh dua perusahaan yakni PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang